SIDOARJO – Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidoarjo Kota menuai sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya oknum petugas yang masih menarik sejumlah biaya tambahan kepada wajib pajak, meskipun biaya tersebut disebut telah mendapatkan pembebasan melalui program pemutihan yang sedang diberlakukan. Sabtu, (14/11/2026).
Salah satu dugaan yang menjadi perhatian adalah penarikan biaya pajak progresif, biaya balik nama, serta sejumlah biaya administrasi lainnya yang dipersoalkan oleh wajib pajak. Bahkan, oknum yang diduga terlibat disebut berinisial (M).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan dan pengawasan program pemutihan di lingkungan Samsat Sidoarjo Kota. Sebab, program pemutihan pada prinsipnya bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan bermotor tanpa terbebani komponen biaya yang memang telah mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program.
Apabila benar masih terdapat penarikan biaya yang seharusnya dibebaskan, hal tersebut patut menjadi perhatian serius. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat justru tidak terlaksana sebagaimana mestinya di lapangan.
Pihak pengelola Samsat Sidoarjo Kota dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pemutihan, komponen biaya yang dibebaskan, serta dasar hukum apabila masih terdapat pungutan kepada wajib pajak.
Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak mengalami kebingungan saat mengurus administrasi kendaraan bermotor.
Selain itu, apabila ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, pihak berwenang diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, dugaan penarikan biaya tambahan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Samsat Sidoarjo Kota maupun instansi terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi.
Masyarakat berharap program pemutihan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, bukan sekadar menjadi kebijakan di atas kertas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh wajib pajak. (Red)
